Pdip Minta Penulisan Ulang Sejarah Indonesia Disetop

Jakarta, detikai.com --

Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI meminta pemerintah, dalam perihal ini Kementerian Kebudayaan untuk menghentikan proyek penulisan ulang sejarah Indonesia.

"Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, lantaran sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak," kata Wakil Ketua Komisi X DPR RI, nan juga Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).

Esti menyebut ada sejumlah argumen kenapa pihaknya meminta proyek tersebut dihentikan. Selain menuai polemik, kata dia, sejumlah sejarawan nan tetap dalam tim penulisan sudah memilih mundur.

"Itu menunjukkan adanya persoalan serius dalam proses ini. Dan lantaran di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas, stop proyek penulisan sejarah ini," ujarnya.

Disampaikan Esti, sikap resmi Fraksi PDIP akan disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi X DPR RI berbareng Menteri Kebudayaan, Fadli Zon nan dijadwalkan digelar pada pekan ini.

"Kita mau duduk bersama. Dalam Raker itu, kami bakal secara resmi menyampaikan permintaan penghentian proyek penulisan sejarah ini, lantaran telah menimbulkan banyak problematika, termasuk menjadi sorotan dari bumi internasional," tutur dia.

Proyek penulisan sejarah Kementerian Kebudayaan terus menuai sorotan lantaran menghilangkan sejumlah babak terutama mengenai pelanggaran HAM berat.

Belakangan, rencana perihal itu semakin menuai penolakan menyusul video wawancara "Real Talk: Debat Panas!! Fadli Zon vs Uni Lubis soal Revisi Buku Sejarah" nan tayang di kanal YouTube IDN Times pada 10 Juni 2025.

Dalam wawancara tersebut, Fadli menyampaikan dua pernyataan nan sangat bermasalah dan berujung kritik keras dari banyak lapisan masyarakat.

Ia menyatakan tidak terdapat bukti kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan massal, dalam peristiwa 1998. Kemudian Fadli menyatakan info tersebut hanya rumor dan tidak pernah dicatat dalam kitab sejarah.

Pernyataan Fadli Zon itu pun mendapat kecaman beragam pihak, termasuk dari DPR dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus kekerasan 1998 nan dibentuk Presiden ketiga RI BJ Habibie.

(dis/isn)

[Gambas:Video CNN]