Dpr-pemerintah Rapat Koordinasi Hari Ini, Cari Solusi Persoalan Pulau Enggano

• 

• Berita

• Politik

Selasa, 24 Juni 2025 - 16:01 WIB

Jakarta, detikai.com - Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan pihaknya bakal berkoordinasi dengan pemerintah untuk mencari solusi menyelesaikan persoalan Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara nan terisolasi. Dasco bilang sudah diminta berkomunikasi dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Ketua DPR dan saya diminta kami berkomunikasi dengan Presiden untuk pulau Enggano, penyelesaian-penyelesaian nan dilakukan dengan komunikasi-komunikasi. Komunikasi sementara tetap dilakukan oleh Pelindo untuk pengerukan pendangkalan pelabuhan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Juni 2025.

Dasco bilang dirinya telah ditunjuk oleh Ketua DPR RI Puan Maharani untuk berkoordinasi langsung dengan pemerintah mengenai persoalan Pulau Enggano.

“Hari ini DPR, dalam perihal ini saya sudah diminta oleh Mbak Puan untuk mewakili DPR kita bakal mengadakan rapat koordinasi dengan pihak pemerintah untuk penyelesaian tuntas masalah Enggano,” jelas Dasco.

Di sisi lain, Puan juga berambisi pihaknya dan pemerintah dapat menyelesaikan persoalan Pulau Enggano dengan sebaik-baiknya dan cepat.

“Terkait dengan Enggano pemerintah berbareng DPR sudah berbincang secara informal dan kita bakal menyelesaikan perihal itu secepat-cepatnya dengan baik dan tentu saja masalah-masalah pulau itu jangan sampai terjadi lagi,” lanjut Puan.

Sebelumnya, personil Komisi VI DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyinggung kondisi darurat nan tengah dialami penduduk Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Menurut dia, sejak akhir Maret 2025, tak ada lagi pelayanan transportasi laut nan menghubungkan pulau terluar itu dengan wilayah lain.

“Kami berbareng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Wilayah Bengkulu saat ini sedang mengadvokasi langsung masyarakat Enggano,” kata Rieke dalam keterangannya, Senin, 23 Juni 2025.

Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar Indonesia nan berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Dengan luas wilayah mencapai 400,6 km² dan jarak sekitar 130 mil laut dari Kota Bengkulu, penduduk di sana sangat berjuntai pada jalur transportasi laut untuk kebutuhan dasar dan ekonomi.

Rieke menyebut terputusnya transportasi laut menyebabkan gangguan serius dalam kehidupan masyarakat. 

“Hasil bumi mereka tidak bisa didistribusikan, pelayanan pendidikan, kesehatan, dan daya terganggu. Ketersediaan bahan pokok dan BBM juga ikut terdampak,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.